PERSADA UB ingin Perbaiki Manajemen Barang Bukti di Kejaksaan

Paket kebijakan reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini sebenarnya hanyalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini sudah sejalan dengan diterbitkannya Inpres 10 Tahun 2016 tentang aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam inpres tersebut, Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana mendapatkan tugas untuk menciptakan…

Reformasi Polisi Perlu Menilik Sejarah Kapolri Pertama

Dr. G. Ambar Wulan, MHum, penulis Biografi R.S Soekanto, mengatakan, dalam melakukan reformasi kultural, penting bagi Polri untuk belajar dari sejarah R.S Soekanto yang merupakan Kapolri pertama. Sosok ini dikenal memiliki keteladanan tinggi sebagai peletak dasar struktur kepolisian saat ini. Ambar menyebutkan peran Soekanto terutama karena telah mengubah watak dan mental dari Polisi Kolonial menjadi…

Dapat Grant dari DAAD, Dosen FH UB raih penghargaan sebagai Right Livelihood Junior Scientist

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Fachrizal Afandi, S.Psi.,SH., MH terpilih menjadi salah satu Right Livelihood Junior Scientist dan mendapatkan grant dari DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), setelah paper yang dikirimkannya berhasil lolos seleksi dari ratusan pelamar lain dari seluruh dunia. Para peneliti muda yang terpilih menjadi Right Livelihood Junior Scientist selanjutnya diundang hadir untuk mengikuti International Workshop dengan tema “Mobilization…

Peneliti Leiden Gagas Dominus Litis Kejaksaan di Penanganan Perkara

Peneliti Van Vollenhoven Institute (VVI) dan Kandidat PhD dari Leiden University, Fachrizal Afandi mengusulkan agar kewenangan mutlak atau dominus litis diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Fachrizal menilai bahwa dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada Kejaksaan maka problem bolak-balik berkas perkara antara jaksa dan polisi dalam penanganan perkara pidana dapat diselesaikan. Usulan ini disampaikan dalam…

Mendudukkan kembali makna Deponeering

Akhirnya setelah polemik yang panjang pada hari kamis (3/3) Jaksa Agung M Prasetyo memutuskan menseponeren (deponeering) atau mengesampingkan perkara dua mantan komisioner KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Wijayanto (BW). Jaksa Agung beralasan bahwa keputusan seponeer ini diambil sebagai bentuk asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung sesuai pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun…

Presiden dan Pemberantasan Korupsi

Semangat melakukan perlawanan terhadap korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan mengutamakan upaya pencegahan, upaya penindakan penting juga dilakukan sebagai ultimum remedium untuk menimbulkan efek jera bagi para calon pelaku lain yang mencoba bermain dan mengambil keuntungan secara tidak sah yang merugikan keuangan Negara. Tahun 2015 ditutup dengan peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung…

Kontras Gelar Perkara Terbuka Korban Kriminalisasi

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengumpulkan masyarakat yang dianggap korban kriminalisasi aparat penegak hukum. Acara bertema “Gelar Perkara Pemidanaan Yang Dipaksaan” itu dilakukan di Hotel Santika, Surabaya, Selasa (15/9/2015). Hadir dalam acara ini mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto selaku hakim ahli, pegiat dari Koalisi Anti Kriminalisasi Retaningsih…

Pencegatan Moge Dan Pasal Karet

Sejak merdeka 70 tahun yang lalu, selalu ada mimpi di dada anak negeri untuk mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meski berbagai dugaan kriminalisasi kasus, perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Negara nyaring terdengar hingga saat ini, nampaknya tak menyurutkan niat dan gerakan masyarakat sipil untuk terus mendorong…

Dosen UB presentasikan Reformasi Kejaksaan di Konferensi Internasional Kriminologi

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menghadiri sekaligus menjadi pemakalah dalam The Crime, Justice and Social Democracy International Conference yang diselenggarakan oleh the Crime and Justice Research Centre, Queensland University of Technology Australia pada 9-10 Juli 2015. Konferensi dua tahunan ini dihadiri oleh pakar-pakar hukum pidana dan kriminologi diantaranya dari Inggris, USA, Kanada,…

Bagian Pidana FH UB bekerja sama dengan PERSADA UB selenggarakan Workshop Sistem Penuntutan Pidana Anak

Jumat 7/8/2015, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA LPPM UB) dan Bagian Hukum Pidana FH UB bekerja sama dengan Tim Asistensi Reformasi Kejaksaan RI menyelenggarakan Workshop Sistem Penuntutan Pidana Anak bagi penegak hukum dan akademisi se-Malang Raya. Kegiatan ini disenggarakan selain untuk mengenalkan PERSADA sebagai pusat studi multidisipliner baru di UB juga untuk turut…