PERSADA UB ingin Perbaiki Manajemen Barang Bukti di Kejaksaan

By , 28 October, 2016, No Comment

Paket kebijakan reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini sebenarnya hanyalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini sudah sejalan dengan diterbitkannya Inpres 10 Tahun 2016 tentang aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam inpres tersebut, Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana mendapatkan tugas untuk menciptakan database secara online dan periodik yang dapat diakses dengan mudah oleh aparat penegak hukum.

Reformasi Polisi Perlu Menilik Sejarah Kapolri Pertama

By , 18 October, 2016, No Comment

polisiDr. G. Ambar Wulan, MHum, penulis Biografi R.S Soekanto, mengatakan, dalam melakukan reformasi kultural, penting bagi Polri untuk belajar dari sejarah R.S Soekanto yang merupakan Kapolri pertama. Sosok ini dikenal memiliki keteladanan tinggi sebagai peletak dasar struktur kepolisian saat ini. Ambar menyebutkan peran Soekanto terutama karena telah mengubah watak dan mental dari Polisi Kolonial menjadi Polisi Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Ambar pada acara Seminar dan Bedah Buku Jejak peletak dasar Kepolisian Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo dan relevansinya terhadap reformasi kultural Polri, Sabtu (15/10/2016). Kegiatan ini diselenggarakan oleh PERSADA (Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana). Hadir pada acara tersebut Kapolres Kota Malang AKBP Decky Hendarsono, S.IK dan pemateri di antaranya Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA, MM (editor buku); Fachrizal Afandi, SPsi, SH, MH (dosen FH UB dan peneliti PERSADA) serta F. X. Domini B. B. Hera, SHum (sejarawan).

Dapat Grant dari DAAD, Dosen FH UB raih penghargaan sebagai Right Livelihood Junior Scientist

By , 17 September, 2016, No Comment

Bonn Present1 (1)Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Fachrizal Afandi, S.Psi.,SH., MH terpilih menjadi salah satu Right Livelihood Junior Scientist dan mendapatkan grant dari DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), setelah paper yang dikirimkannya berhasil lolos seleksi dari ratusan pelamar lain dari seluruh dunia.

Para peneliti muda yang terpilih menjadi Right Livelihood Junior Scientist selanjutnya diundang hadir untuk mengikuti International Workshop dengan tema “Mobilization for change: Human Rights and the Empowerment of the Marginalized” yang diselenggarakan oleh  Association of German Development Services (AGdD) dan The Right Livelihood College (RLC) campus Bonn pada tanggal 3-8 September 2016.

Peneliti Leiden Gagas Dominus Litis Kejaksaan di Penanganan Perkara

By , 2 June, 2016, No Comment

Peneliti Van Vollenhoven Institute (VVI) dan Kandidat PhD dari Leiden University, Fachrizal Afandi mengusulkan agar kewenangan mutlak atau dominus litis diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana.

Screen Shot 2017-02-02 at 12.08.06 PM
Fachrizal menilai bahwa dengan kewenangan penuh yang diberikan kepada Kejaksaan maka problem bolak-balik berkas perkara antara jaksa dan polisi dalam penanganan perkara pidana dapat diselesaikan. Usulan ini disampaikan dalam diskusi terbatas yang membahas penelitiannya di Kampus Leiden Law School, Belanda, pekan lalu, Senin (23/5).

Mendudukkan kembali makna Deponeering

By , 8 March, 2016, No Comment

IMG_7846Akhirnya setelah polemik yang panjang pada hari kamis (3/3) Jaksa Agung M Prasetyo memutuskan menseponeren (deponeering) atau mengesampingkan perkara dua mantan komisioner KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Wijayanto (BW). Jaksa Agung beralasan bahwa keputusan seponeer ini diambil sebagai bentuk asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung sesuai pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan Agung beralasan bahwa keputusan ini diambil karena penuntutan terhadap AS dan BW kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat dan juga dunia internasional. Alasan yang hampir serupa dengan alasan seponeer kasus Bibit Chandra pada tahun 2010. (Jawapos 4/3)

Presiden dan Pemberantasan Korupsi

By , 5 January, 2016, No Comment

Semangat melakukan perlawanan terhadap korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan mengutamakan upaya pencegahan, upaya penindakan penting juga dilakukan sebagai ultimum remedium untuk menimbulkan efek jera bagi para calon pelaku lain yang mencoba bermain dan mengambil keuntungan secara tidak sah yang merugikan keuangan Negara.

Tahun 2015 ditutup dengan peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung yang baru dibangun dengan dana kurang lebih  Rp. 315 Milyar dengan fasilitas yang lengkap ini diharapkan dapat memperkuat agenda pemberantasan Korupsi. Namun demikian Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (29/12) mengingatkan pentingnya dukungan politik Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan korupsi di saat banyak pihak berusaha melakukan pelemahan terhadap KPK.

Kontras Gelar Perkara Terbuka Korban Kriminalisasi

By , 20 September, 2015, No Comment

Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengumpulkan masyarakat yang dianggap korban kriminalisasi aparat penegak hukum. Acara bertema “Gelar Perkara Pemidanaan Yang Dipaksaan” itu dilakukan di Hotel Santika, Surabaya, Selasa (15/9/2015).
Hadir dalam acara ini mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto selaku hakim ahli, pegiat dari Koalisi Anti Kriminalisasi Retaningsih Hastarini, Kordinator Kontras Surabaya Fatkhul Khoir, dan perwakilan akademisi yang juga dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Fahrizal Afandi.

Beberapa orang yang menjadi korban kriminaliasi aparat penegak hukum didatangkan. Di antaranya Kuncoro, petani benih jagung di Kediri, Jawa Timur. Dia pernah ditangkap aparat. Kemudian, Tajul Muluk, seorang Syiah dari Sampang Madura, Jawa Timur. Ada juga petani yang bersengketa tanah dengan salah satu perusahaan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Pencegatan Moge Dan Pasal Karet

By , 20 August, 2015, No Comment

Sejak merdeka 70 tahun yang lalu, selalu ada mimpi di dada anak negeri untuk mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meski berbagai dugaan kriminalisasi kasus, perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Negara nyaring terdengar hingga saat ini, nampaknya tak menyurutkan niat dan gerakan masyarakat sipil untuk terus mendorong reformasi hukum di negeri ini

Secara mikro kita dapat melihat kondisi penegakan hukum termasuk kepatuhan dan cara Negara merepon konsep keadilan dengan melihat, mengamati atau bahkan mengalami proses pengaturan hukum lalu lintas di jalan raya. Melalui jalan raya kita dapat melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat serta baik buruknya praktik penegakan hukum utamanya bagaimana asas equality before the law menjadi dasar Negara memperlakukan warganya.

Dosen UB presentasikan Reformasi Kejaksaan di Konferensi Internasional Kriminologi

By , 20 July, 2015, No Comment

Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menghadiri sekaligus menjadi pemakalah dalam The Crime, Justice and Social Democracy International Conference yang diselenggarakan oleh the Crime and Justice Research Centre, Queensland University of Technology Australia pada 9-10 Juli 2015. Konferensi dua tahunan ini dihadiri oleh pakar-pakar hukum pidana dan kriminologi diantaranya dari Inggris, USA, Kanada, Amerika latin, Asia dan juga dari ANZSOC (Australia and New Zealand Society of Criminology).

Bagian Pidana FH UB bekerja sama dengan PERSADA UB selenggarakan Workshop Sistem Penuntutan Pidana Anak

By , 20 June, 2015, No Comment

JSPPA1umat 7/8/2015, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA LPPM UB) dan Bagian Hukum Pidana FH UB bekerja sama dengan Tim Asistensi Reformasi Kejaksaan RI menyelenggarakan Workshop Sistem Penuntutan Pidana Anak bagi penegak hukum dan akademisi se-Malang Raya. Kegiatan ini disenggarakan selain untuk mengenalkan PERSADA sebagai pusat studi multidisipliner baru di UB juga untuk turut menyemarakkan HUT Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ke 58.

Menurut Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH Direktur PERSADA UB workshop ini ditujukan untuk aparat penegak hukum dan akademisi se Malang raya untuk memfasilitasi para stake holders sistem peradilan pidana anak dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak, sehingga bisa terbentuk jejaring antara mereka, dimana jejaring tersebut akan memudahkan komunikasi dan kerjasama dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.