Paket kebijakan reformasi hukum yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini sebenarnya hanyalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini sudah sejalan dengan diterbitkannya Inpres 10 Tahun 2016 tentang aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam inpres tersebut, Kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana mendapatkan tugas untuk menciptakan database secara online dan periodik yang dapat diakses dengan mudah oleh aparat penegak hukum. Continue reading PERSADA UB ingin Perbaiki Manajemen Barang Bukti di Kejaksaan
|
Hal itu disampaikan Ambar pada acara Seminar dan Bedah Buku Jejak peletak dasar Kepolisian Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo dan relevansinya terhadap reformasi kultural Polri, Sabtu (15/10/2016). Kegiatan ini diselenggarakan oleh PERSADA (Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana). Hadir pada acara tersebut Kapolres Kota Malang AKBP Decky Hendarsono, S.IK dan pemateri di antaranya Komjen Pol (Purn) Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA, MM (editor buku); Fachrizal Afandi, SPsi, SH, MH (dosen FH UB dan peneliti PERSADA) serta F. X. Domini B. B. Hera, SHum (sejarawan). Continue reading Reformasi Polisi Perlu Menilik Sejarah Kapolri Pertama
Para peneliti muda yang terpilih menjadi Right Livelihood Junior Scientist selanjutnya diundang hadir untuk mengikuti International Workshop dengan tema “Mobilization for change: Human Rights and the Empowerment of the Marginalized” yang diselenggarakan oleh Association of German Development Services (AGdD) dan The Right Livelihood College (RLC) campus Bonn pada tanggal 3-8 September 2016. Continue reading Dapat Grant dari DAAD, Dosen FH UB raih penghargaan sebagai Right Livelihood Junior Scientist Peneliti Van Vollenhoven Institute (VVI) dan Kandidat PhD dari Leiden University, Fachrizal Afandi mengusulkan agar kewenangan mutlak atau dominus litis diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana.
Tahun 2015 ditutup dengan peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung yang baru dibangun dengan dana kurang lebih Rp. 315 Milyar dengan fasilitas yang lengkap ini diharapkan dapat memperkuat agenda pemberantasan Korupsi. Namun demikian Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (29/12) mengingatkan pentingnya dukungan politik Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan korupsi di saat banyak pihak berusaha melakukan pelemahan terhadap KPK. Continue reading Presiden dan Pemberantasan Korupsi
Beberapa orang yang menjadi korban kriminaliasi aparat penegak hukum didatangkan. Di antaranya Kuncoro, petani benih jagung di Kediri, Jawa Timur. Dia pernah ditangkap aparat. Kemudian, Tajul Muluk, seorang Syiah dari Sampang Madura, Jawa Timur. Ada juga petani yang bersengketa tanah dengan salah satu perusahaan di Banyuwangi, Jawa Timur. Continue reading Kontras Gelar Perkara Terbuka Korban Kriminalisasi
Secara mikro kita dapat melihat kondisi penegakan hukum termasuk kepatuhan dan cara Negara merepon konsep keadilan dengan melihat, mengamati atau bahkan mengalami proses pengaturan hukum lalu lintas di jalan raya. Melalui jalan raya kita dapat melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat serta baik buruknya praktik penegakan hukum utamanya bagaimana asas equality before the law menjadi dasar Negara memperlakukan warganya. Continue reading Pencegatan Moge Dan Pasal Karet
J Menurut Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH Direktur PERSADA UB workshop ini ditujukan untuk aparat penegak hukum dan akademisi se Malang raya untuk memfasilitasi para stake holders sistem peradilan pidana anak dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak, sehingga bisa terbentuk jejaring antara mereka, dimana jejaring tersebut akan memudahkan komunikasi dan kerjasama dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Continue reading Bagian Pidana FH UB bekerja sama dengan PERSADA UB selenggarakan Workshop Sistem Penuntutan Pidana Anak |
Metrotvnews.com, Surabaya: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengumpulkan masyarakat yang dianggap korban kriminalisasi aparat penegak hukum. Acara bertema “Gelar Perkara Pemidanaan Yang Dipaksaan” itu dilakukan di Hotel Santika, Surabaya, Selasa (15/9/2015).
Sejak merdeka 70 tahun yang lalu, selalu ada mimpi di dada anak negeri untuk mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meski berbagai dugaan kriminalisasi kasus, perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Negara nyaring terdengar hingga saat ini, nampaknya tak menyurutkan niat dan gerakan masyarakat sipil untuk terus mendorong reformasi hukum di negeri ini
Fachrizal Afandi, S.Psi., SH., MH, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menghadiri sekaligus menjadi pemakalah dalam The Crime, Justice and Social Democracy International Conference yang diselenggarakan oleh the Crime and Justice Research Centre, Queensland University of Technology Australia pada 9-10 Juli 2015. Konferensi dua tahunan ini dihadiri oleh pakar-pakar hukum pidana dan kriminologi diantaranya dari Inggris, USA, Kanada, Amerika latin, Asia dan juga dari ANZSOC (Australia and New Zealand Society of Criminology). 