Archive

Archive for the ‘Opini’ Category

Mendudukkan kembali makna Deponeering

March 8th, 2016 No comments

IMG_7846Akhirnya setelah polemik yang panjang pada hari kamis (3/3) Jaksa Agung M Prasetyo memutuskan menseponeren (deponeering) atau mengesampingkan perkara dua mantan komisioner KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Wijayanto (BW). Jaksa Agung beralasan bahwa keputusan seponeer ini diambil sebagai bentuk asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung sesuai pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan Agung beralasan bahwa keputusan ini diambil karena penuntutan terhadap AS dan BW kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi dan memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat dan juga dunia internasional. Alasan yang hampir serupa dengan alasan seponeer kasus Bibit Chandra pada tahun 2010. (Jawapos 4/3) Read more…

Categories: Opini Tags:

Presiden dan Pemberantasan Korupsi

January 5th, 2016 No comments

Semangat melakukan perlawanan terhadap korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan mengutamakan upaya pencegahan, upaya penindakan penting juga dilakukan sebagai ultimum remedium untuk menimbulkan efek jera bagi para calon pelaku lain yang mencoba bermain dan mengambil keuntungan secara tidak sah yang merugikan keuangan Negara.

Tahun 2015 ditutup dengan peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gedung yang baru dibangun dengan dana kurang lebih  Rp. 315 Milyar dengan fasilitas yang lengkap ini diharapkan dapat memperkuat agenda pemberantasan Korupsi. Namun demikian Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (29/12) mengingatkan pentingnya dukungan politik Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan korupsi di saat banyak pihak berusaha melakukan pelemahan terhadap KPK. Read more…

Categories: Opini Tags:

Pencegatan Moge Dan Pasal Karet

August 20th, 2015 No comments

Sejak merdeka 70 tahun yang lalu, selalu ada mimpi di dada anak negeri untuk mendapatkan kesetaraan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meski berbagai dugaan kriminalisasi kasus, perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Negara nyaring terdengar hingga saat ini, nampaknya tak menyurutkan niat dan gerakan masyarakat sipil untuk terus mendorong reformasi hukum di negeri ini

Secara mikro kita dapat melihat kondisi penegakan hukum termasuk kepatuhan dan cara Negara merepon konsep keadilan dengan melihat, mengamati atau bahkan mengalami proses pengaturan hukum lalu lintas di jalan raya. Melalui jalan raya kita dapat melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat serta baik buruknya praktik penegakan hukum utamanya bagaimana asas equality before the law menjadi dasar Negara memperlakukan warganya. Read more…

Categories: Opini Tags:

Mimpi pembentukan ASEAN-Just (The ASEAN’s Judicial Cooperation Unit)

November 15th, 2013 No comments

Indonesia selama ini selalu memiliki masalah laten jika berhadapan dengan kasus pidana antar negara. Perbedaan sistem hukum, ketidak pahaman hukum materiil negara bersangkutan menjadi tembok yang seakan sulit untuk ditembus. Di kawasan ASEAN saja, meski menyandang predikat sebagai Ketua, Indonesia nampak tidak berdaya jika berhadapan dengan kepentingan negara lain.

Berita baik datang dari laman resmi Kejaksaan Agung, baru-baru ini Indonesia beserta Thailand menginisiasi pertemuan jaksa Se-Asean di sela-sela Konferensi Jaksa Sedunia di Moskow (12/10), yang disepakati kemudian secara bersama untuk membentuk ASEAN-Just sebuah wadah di tingkat regional yang secara konsep akan meniru Euro-Just (The European Union’s Judicial Cooperation Unit) yang terlebih dahulu berdiri di Uni Eropa.   Read more…

Categories: Opini Tags: