Archive

Archive for the ‘Publikasi’ Category

Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

September 22nd, 2014 No comments

Abstrak

UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang baru diberlakukan di tahun 2012 memberikan angin segar dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, para penulis akan mencoba fokus pada isu tentang problematika pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum dan Organisasi Bantuan Hukum Kampus dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di daerah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) Hasil penelitian menyebutkan, terdapat beberapa masalah teknis yang dirasakan cukup menghambat pelaksanaan bantuan hukum di daerah. Kurangnya sosialisasi, tidak adanya kesepahaman antara pimpinan aparat penegak hukum serta adminsitrasi birokrasi yang semakin panjang menjadi problem penerapan bantuan hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di level Organisasi Bantuan Hukum Kampus yang telah terakreditasi pun masalah seperti administrasi pelaporan keuangan dan ketidak pastian pencairan anggaran serta ketidak jelasan aturan teknis di level pelaksana juga berimbas pada kinerja pemberian bantuan hukum.

 

Unduh File Artikel disini

Categories: Publikasi Tags:

Implementasi Pengabdian Masyarakat berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakukan UU Bantuan Hukum

September 22nd, 2013 No comments

Abstrak

Lembaga bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (LBH PTN) sebagai bagian dari proses peradilan selama beberapa dekade turut mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Sejak diundangkannya UU Advokat yang mewajibkan pemberi bantuan hukum memiliki lisensi kepengacaraan, LBH PTN tidak bisa lagi leluasa bergerak, meski kemudian terdapat putusan MK yang membatalkan pasal pemidanaan dalam UU Advokat tersebut. Secara praktis, posisi LBH PTN harus dipahami sebagai bagian upaya dari para civitas akademika dalam melakukan pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan hukum. Lahirnya UU No 16 tahun 2012 tentang Bantuan Hukum memberikan Angin segar dalam mereposisi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri dalam melakukan pemberian bantuan hukum yang menjamin akses keadilan. Dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif ditemukan bahwa UU Bantuan Hukum mereposisi peran pengabdian masyarakat Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Negeri setelah vacuum akibat tidak adanya aturan yang jelas dan tegas yang mengakomodir peran mereka selama puluhan tahun bergerak di bidang bantuan hukum pro masyarakat miskin. Perluasan definisi Pemberi Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum meberikan peluang bagi para dosen PTN, paralegal dan mahasiswa hukum yang tergabung dalam LBH untuk melakukan pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan keilmuan hukum. Implementasi jaminan access to justice yang dilakukan LBH PTN dapat dilakukan secara lebih optimal pasca diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Proses pemberian pelayanan bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan secara litigasi maupun non litigasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan bantuan pendanaan dari negara.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri, Advokat, Pengabdian Masyarakat, Access to Justice 

Artikel lengkap unduh disini

 

Categories: Publikasi Tags:

Access Control Based CSR as a Model of Plantation Land Dispute Resolution in East Java

September 20th, 2013 No comments


Imam Koeswahyono


Independent

Fachrizal Afandi


University of Brawijaya – Department Criminal Law

April 12, 2013

T. Lambooy, A. Kusumadara, A. Argyrou, M. Istiqomah (eds.) CSR in Indonesia: Legislative Developments and Case Studies, Konstitusi Press, Utrecht University and Brawijaya University, Malang, Indonesia 2013 
Abstract: 

In this chapter, a new Corporate Social Responsibility (CSR) model is introduced in the land dispute resolution, which involves disputes over plantation ownership between local companies and people. The model provides a reward grant and basic-need facilities involving health and education, proven to solve the plantation land disputes in Malang and Blitar East Java province, which are referred to as Access Control Based (ACB) CSR. This model provides a reward grant to landless farmers in empowering their welfare instead of reclaiming the plantation land both in Malang and Blitar.

This chapter, which is based on field research concerning state and private plantation companies, proposes a strategy for the plantation land dispute resolution by applying the ACB CSR model. By applying the ACB CSR model, the authors suggest the establishment of an institution or organisation which would be competent to coordinate the plantation companies when they are planning and performing their CSR duties. The suggested institution or organisation can be a Non-Governmental Organisation (NGO). They can closely monitor and control the realisation of the companies’ commitment to CSR. Therefore, the plantation companies will maintain the implementation of their CSR commitment, for example by not reducing the amount of their CSR funds that plan to allocate to the landless farmers having land dispute with the companies. Besides that, the NGO can monitor the productive and useful allocation of the CSR funds by the farmers.

The field research found that a State-Owned Plantation company, PT Perkebunan Nusantara XII has implemented the ACB CSR model in solving their plantation land dispute with the people around the plantation. In Blitar regency, a private plantation company has implemented the ACB CSR model when they distributed part of their plantation land to farmers around the company. They gave the farmers the right to cultivate the distributed land. Giving the right to cultivate land is similar to issuing stocks to a company’s share-holders, although in the right to cultivate land, the farmers receive land, not commercial papers.

However, the strategy for the plantation land dispute resolution by applying the ACB CSR model cannot be generalised when it is applicable to each different case; considering that the management system and risk of each plantation is different from one to another based on its situation and field condition. The strategy for the plantation land dispute resolution by applying the ACB CSR model cannot be generalised to be applicable in each different case; considering that the management system and risk of each plantation is different from one to another based on its situation and field condition.

 

Keywords: Land Dispute, Plantation, Corporate Social Responsibility, Access Control

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2264159

Categories: Publikasi Tags:

PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama

August 21st, 2010 No comments

Abstract: The regulation to prevent blasphemy of religion is due to long experience of many cases of blasphemy which created civil unrest and in turn threatened the very fabric of society and nation. The state under the office of attorney general then created an institution named the Read more…

Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter (Buku ke II)

August 4th, 2010 2 comments

Judul Buku : Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter (Buku ke II )
Penulis : Anny Isfandyarie, Fachrizal Afandi
Penerbit : Prestasi Pustaka, 2006

ISBN 9792410457 (979-24-1045-7)

Buku kedua ini merupakan kelanjutan buku 1 yang menguraikan tentang  tanggungjawab dokter yang lebih ditujukan kepada tanggung jawab administrasi
dan perdata dalam perjanjian terapeutik. Sedang buku kedua ini terutama membahas tentang ancaman Pidana dalam Pelayanan Medis yang tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan beserta hukum acaranya.
Read more…