[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=AxxwFfJ1D-o[/youtube]
|
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Senin (2/3) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Gelar Perkara terkait konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia bertempat di Auditorium Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
Dalam kegiatan yang bertajuk “Seminar Nasional dan Gelar Perkara Konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia Serta Relevansinya Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” ini turut hadir Bambang Widjojanto (BW) sebagai pembicara utama dan beberapa pembicara lain seperti Fachrizal Effendi (Dosen FH UB), Uli Parulian Sihombing (Indonesian Legal Resources Center), Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH., MH (Dosen FH UB) . dan Anggara Suwahju (Peneliti Institute for Criminal Justice Reform dan dihadiri oleh berbagai kalangan akademisi. Continue reading FH UB Adakan Semnas dan Gelar Perkara Bambang Widjojanto Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda menyesalkan peristiwa penangkapan dan penahanan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijayanto, oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tanggal 23 Januari 2015. Bersama ini pula PCI NU Belanda menyampaikan seruan sebagai berikut: 1. Pimpinan Polri harus segera memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya atas peristiwa penangkapan dan penahanan salah satu komisioner KPK tersebut kepada masyarakat luas, terutama karena tindakan hukum ini ditengarai tidak murni untuk penegakan hukum dan sarat dengan proses politisasi. Continue reading Seruan PCINU Belanda atas Kisruh KPK-Polri Abstrak UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang baru diberlakukan di tahun 2012 memberikan angin segar dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, para penulis akan mencoba fokus pada isu tentang problematika pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum dan Organisasi Bantuan Hukum Kampus dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di daerah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) Hasil penelitian menyebutkan, terdapat beberapa masalah teknis yang dirasakan cukup menghambat pelaksanaan bantuan hukum di daerah. Kurangnya sosialisasi, tidak adanya kesepahaman antara pimpinan aparat penegak hukum serta adminsitrasi birokrasi yang semakin panjang menjadi problem penerapan bantuan hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di level Organisasi Bantuan Hukum Kampus yang telah terakreditasi pun masalah seperti administrasi pelaporan keuangan dan ketidak pastian pencairan anggaran serta ketidak jelasan aturan teknis di level pelaksana juga berimbas pada kinerja pemberian bantuan hukum.
Unduh File Artikel disini
Workshop IbM Penyidik Anak Kepolisian Resort (Polres) Se-Jawa Timur dalam pelaksanaan Diversi berbasis Restorative Justice digelar Rabu (20/8). Salah satu alasan diselenggarakannya kegiatan ini karena UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih baru diberlakukan pada bulan Agustus 2014. Hal tersebut dijelaskan Dr. Lucky Endarwati, SH., MH selaku Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB). Continue reading FH UB Adakan Pelatihan untuk Penyidik Anak Polres se-Jawa Timur
Tantangan untuk melakukan penyadaran akan peran penelitian Interdisipliner dalam memahami fenomena hukum, harus dimulai dari penyebaran gagasan yang progresif di kalangan pengajarnya. Sumbangsih akademisi di perguruan tinggi hukum cukup signifikan dalam membentuk kondisi hukum di Indonesia yang saat ini kian carut marut. Hal ini yang melatar belakangi diadakannya pelatihan metodologi penelitian sosio legal bagi para dosen fakultas hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Studi Sosio Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB) bekerja sama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Epistema Institute. Continue reading Perkuat pemahaman Kajian Interdisipliner untuk Dosen Hukum se Indonesia, PPSL FH UB Gandeng AFHI dan Epistema Institute
Buku yang bisa dibaca : Trials and Punishments (CUP, 1986); Intention, Agency and Criminal Liability (Blackwell, 1990); Criminal Attempts (OUP, 1996); Punishment, Communication and Community (OUP 2000); Answering for Crime (Hart 2007), and (with Lindsay Farmer, Sandra Marshall and Victor Tadros) The Trial on Trial (3): Towards a Normative Theory of the Criminal Trial (Hart 2007). Continue reading Responsibility, community and criminal law (Seri Kuliah Online) Berikut saya tautkan link terkait dialektika penyusunan RUU KUHAP Jika anda ingin memiliki RKUHAP versi terbaru, berita dan opini terkait sila klik http://kuhap.or.id/ Berita terkait : Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi KUHAP http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt525288c91a074/ada-ribuan-dim-rkuhap-dan-rkuhp Hilangnya Penyelidikan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b99da3487ac/rkuhap-hilangkan-penyelidikan The presumption of innocence is considered to be a fundamental and inviolable principle of criminal law. Over the past decades, however, the emphasis on the rights of suspect and defendant has given way to a more one-sided instrumental view of criminal law as a means to reduce risk and attain safety. This instrumental view puts fundamental principles such as nulla poena, ne bis in idem, nemo tenetur, in dubio pro reo, nullum crimen sine culpa, as well as the presumption of innocence under pressure. http://www.elevenjournals.com/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2013/3 Indonesia selama ini selalu memiliki masalah laten jika berhadapan dengan kasus pidana antar negara. Perbedaan sistem hukum, ketidak pahaman hukum materiil negara bersangkutan menjadi tembok yang seakan sulit untuk ditembus. Di kawasan ASEAN saja, meski menyandang predikat sebagai Ketua, Indonesia nampak tidak berdaya jika berhadapan dengan kepentingan negara lain. Berita baik datang dari laman resmi Kejaksaan Agung, baru-baru ini Indonesia beserta Thailand menginisiasi pertemuan jaksa Se-Asean di sela-sela Konferensi Jaksa Sedunia di Moskow (12/10), yang disepakati kemudian secara bersama untuk membentuk ASEAN-Just sebuah wadah di tingkat regional yang secara konsep akan meniru Euro-Just (The European Union’s Judicial Cooperation Unit) yang terlebih dahulu berdiri di Uni Eropa. Continue reading Mimpi pembentukan ASEAN-Just (The ASEAN’s Judicial Cooperation Unit) |
